Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara resmi menetapkan status Eks Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara, Said Husin sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Kepala Seksi Pidana Khusus  (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara, Sri Zayn Arif mengungkapkan penetapan status DPO tersebut pada Selasa (1/11) yang lalu. Dimana pihaknya mengupayakan untuk melakukan pencarian terhadap Said Husien. “Sementara kita upayakan untuk mencari. Sambil mencari, kita bakal limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” ujarnya, Jumat (4/11).

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya mengembalikan berkas perkara Eks Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara, Said Husin kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Said dalan dakwaannya  disebut terseret dalam pusaran dugaan korupsi bersama dengan Ahmad Syaikhu selaku Mantan bendahara KPU dan Baslinda Dasanita selaku mantan Ketua KPU Kabupaten Sukamara periode 2003 – 2013.

Perbuatan Said Husin disebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.379.925.670.00. Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya, Heru Setiyadi mengungkapkan dalam pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut memutuskan untuk mengembalikan berkas, karena pemanggilan penuntut umum kepada terdakwa belum sah berdasarkan pasal 145 dan pasal 146 Kitab Undang Undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP). “Karena panggilan tersebut tidak langsung diserahkan penuntut umum kepada terdakwa , melainkan ke kantor pos dan tanda terima tidak memuat siapa yang menerima dan kapan diterima dan tanggal pemanggilan  sidang tidak sesuai dengan pasal 146 ayat 1 KUHAP, karena kurang dari tiga hari,”ujarnya kepada prokalteng.co, Jumat (9/9).

Dia menjelaskan, meskipun Undang-Undang Tipikor mengamanatkan persidangan dapat dilakukan persidangan dengan in Absentia (tanpa kehadiran terdakwa,red) .

Akan tetapi dalam menentukan persidangan dapat dilakukan In Absentia, harus ada upaya maksimal dalam melakukan pencarian terhadap terdakwa. Upaya itu, ia mencontohkan seperti meminta bantuan ke berbagai pihak dan memasukan terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Dalam hal ini majelis tidak menemukan mengenai hal tersebut, bahwa berkas perkara hanya terdapat surat permohonan kepada kejaksaan tinggi mengenai DPO tanpa ada nomor surat, sehingga majelis berpendapat penuntut umum belum serius dan maksimal dalam melakukan pemanggilan terhadap terdakwa,”jelasnya.  (hfz)