Henricho Fransiscust sebagai penasehat hukum eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas, Budi Prayitno menanggapi putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya yang menolak keberatan kliennya. “Dasar-dasar itu (putusan sela,red) tidak bisa diintervensi. Akan tetapi ketua majelis menyatakan dalam persidangan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hokum. Tapi dalam hal ini, tidak melakukan upaya hukum,” ujarnya saat ditemui usai sidang, Senin (31/10). Dengan demikian, pihaknya akan mengikuti tahapan pembuktian di persidangan selanjutnya. Dengan mencari kebenaran apakah kliennya terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau bukan tindak pidana merugikan keuangan negara.

Kendati demikian, saat ini dia menyebut belum menyiapkan saksi yang meringankan pada sidang pembuktian nanti. Namun begitu, setelah pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum, ia akan berdiskusi dengan kliennya menentukan untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau tidak.

Ya, dalam persidangan, majelis hakim menolak eksepsi (keberatan,red) dari terdakwa Eks Komisioner  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas, Budi Prayitno yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Tahapan Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang bersumber dana APBN Tahun Anggaran 2020 di KPU Kabupaten Kapuas. “Menyatakan keberatan Budi Prayitno tidak diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Agung Sulistiyono dalam putusan sela di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (31/10).

Dengan demikian, perkara tersebut akan berlanjut dengan menghadirkan saksi saksi. Sidang akan berlanjut kepada pembuktian dan disepakati digelar, Kamis (3/11) mendatang. Sebelumnya, JPU Alfian Fahmi mendakwakan eks Komisioner KPU Kapuas, Budi Prayitno dan Eks Sekretaris KPU Kapuas, Otovianus merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.672.685.841,00. (hfz)