Keberadaan Damang Kepala Adat di Kabupaten Katingan, sering kali dianggap melawan kebijakan pemerintah. Padahal untuk kesejahteraannya sendiri, didapat dari Pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas di kegiatan rapat kerja Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan, Rabu (26/10).

Diungkapkan bupati, gaji Damang hingga kendaraan operasional pun dianggarkan dari APBD Kabupaten Katingan. Sehingga dirinya sangat kecewa dengan oknum-oknum damang yang sering melawan pemerintah. “Saya tidak mau lagi. Jika ada yang seperti itu. Biarkan saja. Saya bisa cabut tanda tangan saya jika tetap seperti itu,” ujar Sakariyas.

Menurut Sakariyas, selama ini damang tidak pernah melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyelesaian berbagai permasalahan. “Tapi jika dihasut dari luar, maupun dari dalam. Langsung maju. Saya ingin kita bisa bersama-sama dalam mengatasi segala permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. (**)