PALANGKA RAYA-Peningkatan inflasi yang terjadi akhir-akhir di Indonesia termasuk Kalteng, menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya-upaya untuk menekan inflasi terus dilakukan, agar dampaknya tidak terlalu parah untuk perekonomian masyarakat. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran juga telah bertemu secara langsung dengan Presiden RI Joko Widodo membahas perihal pengendalian inflasi.

Merespons arahan presiden terkait penanganan inflasi di daerah, gubernur menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan unsur forkopimda serta instansi vertikal dan kepala perangkat daerah (PD) terkait di Istana Isen Mulang (IIM), Selasa (13/9).

Gubernur mengungkapkan, di tengah tekanan ekonomi yang melanda dunia, ekonomi Kalteng pada triwulan II tahun 2022 tetap tumbuh tinggi sekitar 7,31 persen (YoY) atau tertinggi di regional Kalimantan. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalteng pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,01 persen (mtm) dengan sumbangan volatile food (VF) -0,13 persen, core inflation (CI) 0,07 persen, dan administered price (AP) 0,05 persen. Penurunan harga cabai rawit menyumbang deflasi 0,13 persen pada Agustus, seiring dengan pulihnya pasokan dari sentra produksi di Jawa yang sudah memasuki masa panen. Normalisasi harga angkutan udara juga turut menyumbang deflasi seiring menurunnya permintaan.

Sejumlah langkah antisipasi pun telah disiapkan untuk pengendalian inflasi di Kalteng, yang meliputi pelaksanaan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Salah satunya melalui kegiatan Sekuyan Lombok atau gerakan menanam cabai rawit di halaman rumah. Selain itu, gubernur juga menugaskan masing-masing satuan tugas pangan untuk melaksanakan operasi pasar secara periodik dan masif, melaksanakan pasar murah atau pasar penyeimbang secara rutin di lokasi-lokasi strategis di tiap kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para penimbun bahan pangan dan bahan bakar minyak.

Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan, berkenaan dengan pengendalian inflasi ini, gubernur telah menginstruksikan, berdasarkan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) melalui peraturan menteri keuangan (PMK), dana transfer umum untuk pemprov dan kabupaten/kota minimal dua persen untuk membantu kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.

“Namun jangan sampai saat pemerintah sudah berupaya maksimal, tapi ada yang bermain. Misal saja, harga beras dan BBM yang makin hari makin mahal, kemudian ada penimbunan dan berspekulasi, satuan tugas (satgas) pangan akan berperan aktif mencegah hal itu,” kata sekda saat membuka rapat koordinasi di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (14/9).

Dikatakan Nuryakin, memang hingga awal September 2022, harga jual sebagian besar bahan pokok menunjukkan kenaikan, terutama cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi. Berkenaan dengan ini, kenaikan harga bahan pokok akan menjadi perhatian dan terus dipantau. Gubernur bersama TPID akan mempersiapkan langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

“Secara teori memang kenaikan BBM sudah pasti akan menyumbang inflasi. Menteri Perekonomian meminta sampai akhir tahun ini minimal angka inflasi di bawah lima persen. Kita berharap dengan adanya langkah-langkah terkoordinasi dan melalui kebijakan yang tepat, inflasi tidak sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya.

Upaya jangka pendek berupa digelarnya pasar murah dan pasar penyeimbang di dua titik lokasi, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Intervensi atau operasi harus lebih ditekankan di kedua wilayah ini agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok.

“Untuk menstabilkan harga pangan, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan, pertama operasi pasar, akan dilakukan di dua titik, tetapi di tempat lain juga berpengaruh, sampel yang digunakan untuk menghitung laju inflasi ini ada di dua tempat, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), karena dua daerah ini banyak terjadi peredaran uang, karena penduduknya cukup banyak,” bebernya.

Pasar penyeimbang akan dilaksanakan di dekat pasar yang menjadi sampel yang dilakukan oleh BPS. Sebagai penyeimbang harga di pasar, sehingga tidak ada peluang penimbunan oleh para pedagang. “Ketika pedagang lihat harga sudah turun, mereka akan mengeluarkan barang,” tegasnya.

Sedangkan untuk jangka menengah, dilaksanakan beberapa program seperti pembuatan demplot pekarangan. Setiap kabupaten memiliki lahan yang bisa diajadikan sentra produksi dan demplot. Namun program ini dilaksanakan bertahap.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalteng Sudarsono menyampaikan, pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan laju inflasi. Kenaikan angka inflasi ini sudah diwanti-wanti semenjak naiknya harga BBM.

“Mendengar adanya kenaikan harga BBM, tentu sudah bisa diperkirakan angka inflasi akan naik juga, sejauh ini pemerintah sudah berupaya keras untuk menekan angka inflasi ini, Bapak Presiden sudah memanggil semua kepala daerah untuk bahas perihal pengendalian inflasi,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, untuk menekan angka inflasi, Pemerintah Provinsi Kalteng sudah mengambil tindakan. Misal, beberapa hari yang lalu dibuka pasar murah di Kabupaten Kotawaringin Timur, kota yang punya angka inflasi tertinggi di Kalteng. Diharapkan pasar murah yang digelar dapat berdampak pada pengendalian inflasi.

Ia juga memprediksi inflasi kenaikan BBM yang signifikan, karena upaya yang dilakukan punya dampak jangka pendek dan jangka panjang.

“Usaha yang dilakukan menurut saya masih berdampak pada jangka pendeknya, jangka panjang belum tahu, tapi pemerintah sudah berupaya, salah satunya dengan BLT, itu juga perlu dipantau, apakah tepat sasaran atau belum,” ucap mantan Bupati Seruyan ini.

Terpisah, Dosen IAIN Palangka Raya yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibnu Alsaudi menjelaskan, apabila inflasi terus naik, para pelaku usaha akan kebingungan untuk berkreasi dan berinovasi.

“Tingginya inflasi akan menghambat proses bisnis pelaku usaha, karena mereka tidak bisa berkreasi dan berinovasi,” tuturnya.

Harga barang dan jasa yang naik akan membuat harga barang dan jasa lain ikut naik. Kenaikan ini akan terus menerus terjadi sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi tidak punya daya kreasi dan inovasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kalteng.

“Cara pertama harus dilakukan adalah membuat analisis perihala apa yang menyebabkan harga naik dan pada sumber itulah yang harus dilakukan pembenahan. Untuk menekan angka itu, saya beri istilah mendiagnosis inflasi. Yang saya maksudkan adalah kita mencari titik apa yang membuat harga inflasi itu naik. Misal kenaikan terdapat pada salah satu barang, maka perlu kita benahi kenapa harga itu bisa naik,” ucapnya.

Sementara itu berdasakan pantauan Kalteng Pos, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Besar dan Pasar Kahayan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga bahan pokok ini dirasakan oleh sebagian besar pedagang. Salah satunya Khairudin. Menurutnya harga barang kebutuhan pokok sudah naik. Contohnya, bawang merah yang sebelumnya dijual Rp32.000 per kilogram, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Ada kenaikan harga sekitar Rp3.000.

Khairudin mengaku bawang merah yang dijualnya dipasok dari Surabaya. Pengirimannya menggunakan transportasi laut dan darat. Khairuddin menyebut bahwa harga bawang merah fluktuatif sejak sebelum adanya kenaikan harga BMM, karena dipengaruhi oleh ketersediaan hasil panen para petani.

“Kalau bawang yang diproduksi para petani banyak, harga bisa lebih murah. Tapi kalau sedikit, harganya malah mahal,” ucapnya.

Selain bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp500. Begitupun dengan harga jual minyak goreng.

“Kalau merek Fortune per dusnya naik Rp2.000 dari yang sebelumnya Rp160.000 menjadi 162.000, merek MM per dusnya naik Rp1.000 dari yang sebelumnya Rp161.000,” bebernya.

Di pasar yang sama, pedagang lain yang tidak ingin namanya dipublikasikan, mengaku bahwa harga jual barang-barang produksi pabrik memang mengalami kenaikan semenjak adanya kenaikan harga BBM.

“Minyak goreng, mi, bumbu penyedap makanan, dan jenis produk lainnya naik sejak harga BBM naik,” ucapnya. Begitu pun dengan bawang merah yang ia dagangkan. “Tapi kalau yang ini (harga bawang) bukan karena kenaikan BBM,” ucapnya.

“Sejauh ini yang nyata terdampak karena kenaikan harga BBM adalah produk-produk jadi yang bermerek saja, karena disuplai dari Pulau Jawa, jadi perlu biaya transportasi yang mahal,” tambahnya. Selain produk bermerek, beras Hibrida yang dijualnya juga ada kenaikan harga karena adanya kenaikan BBM. “Per 10 kilonya naik, sebelumnya Hibrida dijual sekitar Rp96.000, yang datang kemarin itu sudah Rp97.000,” ucapnya.

Berpindah ke kebutuhan pokok hasil peternakan, seorang pedagang daging ayam bernama Idah mengaku sejauh ini harga jual daging ayam naik. Bukan karena kenaikan harga BBM, melainkan karena kekurangan stok. “Kalau dari peternak ayam banyak pasokannya, harga akan murah, sebaliknya kalau sedikit, otomatis harga akan mahal,” tuturnya.

“Kemarin harganya cuman Rp35.000, sekarang sudah Rp40.000,” tambahnya. Selaku pedagang ia memprediksi bahwa cepat atau lambat harga jual daging ayam naik karena adanya kenaikan harga BBM. “Pasti akan terus naik karena biaya transport membengkak, entah naiknya kapan, enggak tahu,” ucapnya.

Sementara itu, Rizki yang menjual barang kebutuhan pokok hasil perkebunan berupa cabai dan tomat, menyebut bahwa kenaikan harga BBM sedikit banyak berpengaruh pada harga bahan pokok yang dijual. Apalagi cabai dan tomat disuplainya dari Barabai dan Kandangan.

“Harga cabai rawit dari yang sebelumnya Rp70.000, sekarang jadi Rp90.000 per kilogram, cabai keriting dari yang sebelumnya Rp75.000, naik jadi Rp80.000, cabai hijau dari yang sebelumnya Rp70.000, naik menjadi Rp80.000,” tuturnya. (abw/*irj/*dan/ce/ala)