JAKARTA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menghadiri pertemuan para kepala daerah se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo dengan seluruh kepala daerah terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan atas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.

Hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen. Padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan komponen belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing, seperti kenaikan bahan pangan.

“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi, hati-hati kalau harga beras di daerah naik, meski hanya naik Rp200 atau Rp500, segera diintervensi, karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota, itu bisa langsung naik angka kemiskinannya,” ucap Jokowi.

Sementara itu, Gubernur H Sugianto Sabran saat berdiskusi langsung dengan Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng sudah melaksanakan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi. Di antaranya dengan menggelar pasar murah, operasi pasar, pasar penyeimbang, hingga program sakuyan lombok, serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan pokok jangka pendek.

“Beberapa minggu terakhir ada pasar penyeimbang yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, dan Kotawaringin Timur. Pemprov Kalteng juga menyediakan paket sembako murah untuk masyarakat,” kata Sugianto.

Gubernur juga menyampaikan kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Kalteng dalam rangka menurunkan inflasi, yang diharapkan berada di bawah 5 persen hingga akhir tahun nanti. Upaya pengendalian inflasi di Kalteng menggunakan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.

“Strategi 4K ini adalah mitigasi dampak kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga,” bebernya.

Selain itu menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0 persen dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam hal pengendalian inflasi untuk menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Gubernur memastikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan presiden dengan melibatkan seluruh stakeholder. “Segera kami tindak lanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami akan mengambil langkah-langkah yang langsung menyentuh dengan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Untuk mewujudkan itu, tentu intervensi pemerintah sangat dibutuhkan, pemerintah melalui kepala daerah harus hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” pungkasnya. (abw/mmc/ce/ala)