Terdakwa H Asang Triasa menyampaikan keberatan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas dugaan tindak pidana korupsi pembuatan jalan tembus antar desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan , di Pengadilan Tipikor Palangka Raya melalui video konferensi, Senin (25/4) .

Sebelum membacakan eksepsi , terdakwa sempat bermubahalah (bersumpah, Red) Apabila dirinya benar melakukan korupsi dalam kegiatan pembuatan badan jalan tembus antar desa di 11 desa Jalur Sungai Senamang, maka dia  rela dikutuk atau dilaknat oleh Allah SWT tujuh turunan. Begitu juga sebaliknya, apabila ia dizholimi,maka Allah SWT Akan mengutuk dan melaknat mereka tujuh turunan. Penasehat hukum terdakwa , Rahmadi G Lentam mengatakan dari surat dakwaan jaksa dari uraian paling awal yang mengutip Peraturan Bupati (Perbup) No 12 Tahun 2019 tentang Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 menurutnya tidak berlaku. Dia berpendapat seharusnya peraturan yang berlaku dalam perkara tersebut yakni pada Perbup Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan rincian dana desa tahun 2020.

“Semua  dakwaan itu restak menurut istilah saya, dakwaannya tidak jelas,peraturan perundang-undangan formil yang disangka dilanggar juga hanya ketentuan umum,padahal ada ketentuan khusus yang mengatur yang bersifat lex spesialis, misalnya untuk mengatur pengadaan barang dan jasa ada dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016. Jadi, tidak berlaku segala Perpres dan lainnya itu. Sejak awal sudah tidak benar, makanya sampai judulnya dakwaan membunuh keadilan manusia dan kemanusiaan,”kata Rahmadi.

Dalam eksepsi tersebut ia meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan menolak atas   Surat Dakwaan Nomor Register : PDS-02/Ktgn/Ft.1/03/2022, tanggal 30 Maret 2022, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan. Dalam eksepsinya , dakwaan Jaksa tidak cermat, tidak jelas dan lengkap, juga mengandung kekeliruan mengenai orangnya, bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Sekadar diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Asang  selaku pelaksana pekerjaan pembuatan jalan tembus antar desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan tahun  2020,bersama-sama dengan Hernadie selaku Camat Katingan Hulu pada saat itu melaksanakan pembuatan jalan tembus antar desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanpa melalui proses pengadaan barang atau jasa.

Sehingga perbuatan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (prokalteng)