PALANGKA RAYA-Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Kinipan tahun 2019 kembali diwarnai aksi damai di depan gedung Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (7/2). Massa memberikan dukungan kepada Kades Kinipan Willem Hengki yang didudukkan sebagai terdakwa.

Sementara itu, dalam sidang yang digelar secara virtual itu, penasihat hukum terdakwa meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Lamandau. Dalam nota eksepsi setebal 17 halaman yang dibacakan secara bergantian oleh tim penasihat hukum terdakwa, Parlin Hutabarat dan Aryo Nugroho, ada keberatan atas surat dakwaan yang disusun JPU.

Mereka beranggapan bahwa surat dakwaan jaksa semestinya batal demi hukum, karena terdapat sejumlah cacat hukum yang fatal dalam surat dakwaan tersebut. “Kami sangat keberatan karena terdapat pelanggaran syarat-syarat materiil surat dakwaan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP,” ucap Parlin Hutabarat saat membacakan nota eksepsi.

Para penasihat hukum yang tergabung dalam koalisi keadilan untuk Kinipan ini menyatakan ada ketidakcermatan dalam surat dakwaan itu. Di antaranya terkait pasal pidana yang didakwakan. Baik pasal dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

Disebutkan Parlin, dakwaan primer dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan pada sidang sebelumnya, hanya menyebut bahwa terdakwa Willem Hengki dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 itu, lanjut Parlin, terdapat dua ayat. Namun JPU tidak menyebutkan secara spesifik ayat mana yang telah dilanggar oleh terdakwa Willem Hengki.

Menurut Parlin, tuntutan dakwaan tanpa menyebut persis ayat mana dalam pasal 2 pada undang-undang tersebut, justru sangat merugikan kliennya (terdakwa Willem Hengki) dalam persidangan.

“Dakwaan primer a quo yang hanya memuat pasal 2 tanpa memilih ayat 1 atau ayat 2 bilamana dianggap boleh, maka hal ini akan merugikan terdakwa, karena dapat memungkinkan secara bebas dijatuhi hukuman yang lebih berat yang tidak sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa,” sebut Parlin.

Keberatan juga disampaikan tim penasihat hukum terkait penerapan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan. Disebutkan pihak penasihat hukum, jaksa tidak jelas dan tidak spesifik merinci ayat mana dalam pasal 18 tersebut yang telah dilanggar terdakwa. “Surat dakwaan hanya memuat ketentuan pasal 18 tanpa memilih apakah ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4,” ujar Parlin lagi.

Karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan penerapan pasal dalam surat dakwaan tersebut, Parlin meminta agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

Selain itu, terdapat ketidakcermatan dalam uraian dakwan subsider yang digunakan untuk menjerat terdakwa Willem Hengki. Dalam dakwaan subside itu, JPU menyebut bahwa Willem Hengki didakwa dengan dakwaan bersama-sama atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindak pidana korupsi. Namun pasal yang dicantumkan JPU dalam dakwaan subsider tersebut hanyalah Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dikatakan tim penasihat hukum terdakwa, dalam penerapan pasal subsider tersebut, JPU sama sekali tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP yang disebut pihak penasihat hukum merupakan unsur pembentuk dari suatu perbuatan yang melakukan, menyuruh, atau turut bersama melakukan perbuatan korupsi sebagaimana uraian JPU.

“Dengan demikian surat dakwaan subsider tanpa memuat ayat satu ke-1 atau ke-2 KUHP adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas sehingga harus batal demi hukum,” sambung Aryo Nugroho.

Selain itu, penasihat hukum terdakwa juga menyatakan keberatan atas uraian penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi ini sebagaimana disampaikan oleh pihak BPKP Kalteng.

Mereka beralasan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Kalteng adalah penghitungan yang tidak sah. Karena menurut mereka, pihak BPKP Kalteng tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menghitung suatu kerugian negara.

"Karena yang berwenang untuk menilai suatu kerugian negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan suatu kerugian negara,” ujar Aryo lagi.

Dalam kesimpulan eksepsi tersebut, pihak penasihat hukum meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai hakim Erhammudin untuk menyatakan surat dakwaan JPU kepada Willem Hengki dalam perkara korupsi ini batal demi hukum dan tidak bisa diterima.

Mereka juga meminta agar majelis hakim memerintahkan JPU segera membebaskan Willem Hengki dari penjara. “Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan Willem Hengki dari rumah tahanan negara segera setelah putusan diucapkan,” ucap Aryo ketika menyampaikan permohonan tim penasihat hukum terdakwa.

Rencananya sidang kasus korupsi ini akan digelar kembali Senin pekan depan, dengan agenda mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota eksepsi terdakwa. (sja/ce/ram)