Kuasa Hukum Kepala Desa Kinipan Willem Hengki,  Aryo Nugroho W mengungkapkan beberapa alasan pihaknya akan mengajukan eksepsi pada persidangan yang akan dijalani kliennya Senin depan (7/2). Menurutnya, dalam dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (31/1) mempersoalkan pembayaran yang dilakukan tahun 2019 terkait dengan jalan usaha tani.

“Menurut kami ada satu hal yang kurang lengkap. Karena sebenarnya pembayaran di tahun 2019 itu berkaitan erat dengan pekerjaan di tahun 2017. Sehingga di sana menjadi bahan eksepsi kita. Karena sebenarnya juga dalam dakwaan tersebut, peristiwa tahun 2017 itu, kembali dimunculkan” katanya, Senin (31/1) saat ditemui awak media usai sidang.

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa kasus yang terjadi pada tahun 2017 tersebut, dimunculkan dalam dakwaan yang dibacakan JPU. “Menurut hemat kami, kejaksaan dalam hal ini dakwaannya menyatakan bahwa pekerjaan 2017 itu ada, tidak fiktif, dan ini tentu saja masih proses awal. Sehingga ini terus dan harapan kami sesuai apa yang kita mohonkan,”katanya.

Lantas dia menjabarkan kasus tersebut, bermula dari Bupati Lamandau yang memberikan perintah kepada inspektorat untuk pemeriksaan khusus. Namun menurutnya, yang menarik yakni sebelum inspektorat mengeluarkan hasil pemeriksaan khusus, pihak kepolisian justru sudah memanggil beberapa orang masyarakat dalam kasus tersebut.

“Yang sebelumnya pihaknya meyakini adanya unsur administrasi, bukan tindak pidana korupsi yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal atau pemerintahan. Jadi ada pembinaan, pengawasan, dan segala macam,” bebernya. Terkait administrasi menurutnya, sudah diatur di undang-undang administrasi pemerintahan, bahwa jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka diberikan sanksi teguran lisan sampai penghentian dari Bupati tersebut. “Akan tetapi persoalannya ini,  belum pernah ada,”katanya.

Sebelumnya, dalam dakwaan primair yang dibacakan oleh tim JPU dari Kabupaten Lamandau, bahwa Desa Kinipan yang diwakili oleh saksi Emban selaku Kepala Desa Kinipan pada tahun 2017 telah membuat perjanjian dengan saksi Ratno selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan pada tahun 2017. Isi perjanjian tersebut, adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1300 Meter dengan lebar jalan 8 Meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000.

Pembayarannya disepakati dengan pihak Desa Kinipan ke dalam APBDes Kinipan Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017, namun tidak ada dibuatkan berita acara serah terima  pekerjaan antar saksi Ratno dengan Pemerintah Desa Kinipan.

Saksi Ratno selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan 2017 itu pun, tidak membuat laporan atau pun progres pekerjaan. Dari perbuatan terdakwa Willem Hengki bersama-sama saksi Dedi Gusmanto sebagaimana diuraikan di atas, dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 261.356.798,57. (hfz)