PALANGKA RAYA-Masa jabatan komisioner pada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum (pemilu) di Kalteng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tak lama lagi akan berakhir. Jabatan para komisioner dua lembaga itu justru habis dalam masa persiapan tahapan pesta demokrasi serentak 2024. Masa kerja komisioner Bawaslu Kalteng selesai dalam tahun ini, sedangkan untuk komisioner KPU akan berakhir pada Mei 2023.

Kepengurusan komisioner KPU dikabarkan akan diperpanjang. Namun hingga kini masih belum ada regulasi maupun keputusan pasti, apakah diperpanjang atau dibuka seleksi lagi. Sementara terkait kepengurusan komisioner Bawaslu yang berakhir September nanti, sejauh ini belum ada informasi soal perpanjangan, sehingga dimungkinkan akan dilakukan pemilihan atau seleksi lagi untuk periode kerja selanjutnya.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, untuk perekrutan komisioner Bawaslu Kalteng periode 2017-2022, telah dilewati dua tahapan. Tahap pertama dilaksanakan pada 2017 lalu yang masih menggunakan undang-undang (UU) lama, yakni UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sesuai aturan, bahwa komisioner bawaslu terdiri dari tiga orang.

"Saat itu saya masuk pada tahapan pemilihan komisioner pada tahap pertama dan dilantik pada September 2017, sehingga masa kerja saya akan berakhir September 2022 ini,” katanya saat diwawancarai Kalteng Pos, Rabu (12/1).

Namun sebulan sebelum dilantik (Agustus 2017), pemerintah mengesahkan UU baru terkait pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa komisioner Bawaslu terdiri atas lima orang. Karena itu dilakukan seleksi dan perekrutan untuk menambah dua komisioner sehingga melengkapi personel komisioner Bawaslu.

“Setelah dilaksanakan perekrutan, maka dua komisioner Bawaslu Kalteng itu dilantik pada 2018,” ucapnya.

Otomatis akhir masa kerja lima orang komisioner Bawaslu saat ini berbeda. Tiga orang komisioner (termasuk ketua) berakhir pada tahun ini, sementara dua orang lainnya berakhir tahun depan. Sampai saat ini belum ada informasi terkait perpanjangan masa kerja komisioner Bawaslu berkenaan dengan persiapan Pilkada 2024 nanti.

 

“Kami tidak dapat informasi dari Bawaslu pusat soal pengusulan perpanjangan, jadi kami ikuti aturan yang ada, maka masa kerja berakhir pada September tahun ini," tegasnya.

Berkenaan masih aktifnya masa kerja dua komisioner, pihaknya juga masih belum mengerti apakah tiga orang komisioner yang berakhir pada tahun ini diperpanjang hingga tahun depan, ataukah harus dilaksanakan seleksi lagi pada tahun ini. Apabila dibuka seleksi untuk tahapan periode berikutnya, maka komisioner Bawaslu yang sudah berakhir masa kerjanya diperbolehkan mengikuti seleksi, karena maksimal dua periode.

“Saya tidak tahu akan maju lagi atau tidak, laksanakan dulu tugas saat ini sampai akhir periode. Sesuai ketentuan, paling tidak sudah dibentuk panitia seleksi perekrutan komisioner Bawaslu enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan,” bebernya.

Berkenaan dengan persiapan Pilkada 2024, ada atau tidak ada tahapan pilkada, Bawaslu tetap melaksanakan kegiatan rutin, seperti melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas jajaran pengawas hingga memasuki tahapan pilkada. Tahapan Pilkada 2024 bakal dimulai Agustus tahun ini.

“Pemilu 2024 memang belum ditetapkan bulannya, tapi kemungkinan antara Februari atau Maret, maka tahapan persiapan itu diperkirakan sudah dimulai Agustus tahun ini, Bawaslu pun dilibatkan, mulai dari pengawasan verifikasi partai, daftar pemilih, dan lainnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Kalteng Harmain Ibrohin mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan berkenaan perpanjangan masa kerja komisioner KPU Kalteng saat ini yang akan berakhir pada Mei 2023 mendatang. “Belum ada informasi lagi,” katanya, kemarin.

Sebelumnya Harmain pernah mengatakan, KPU RI telah mengajukan perpanjangan masa jabatan bagi komisioner KPU provinsi maupun kabupaten/kota yang berakhir sebelum Pilkada Serentak 2024.

“Masih diajukan oleh KPU RI, sudah disampaikan ke DPR terkait wacana perpanjangan sampai 2025 atau setelah selesainya tahapan Pilkada Serentak 2024, tapi sekali lagi ini masih berupa pengajuan ya,” sebutnya. (abw/ce/ala)