PALANGKA RAYA-Merelokasi warga dari kawasan permukiman yang menjadi langganan banjir ke lokasi yang aman masuk dalam program jangka panjang penanganan bencana di Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebelum wacana relokasi diputuskan, pemerintah kota, provinsi, maupun pusat terlebih dahulu melakukan kajian dan analisis soal pemicu bencana banjir yang kian parah akhir-akhir ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf menyebut, pihak selaku legislatif akan mendukung dan mendorong pemerintah kota melaksanakan program relokasi sebagai salah satu upaya penanganan bencana banjir. Akan tetapi, kata Wahid, upaya relokasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya kajian mendalam dan komprehensif.

“Soal relokasi ini, diperlukan pemikiran yang matang dan kajian yang tepat, untuk menghindari adanya pro dan kontra saat berlangsungnya proses relokasi warga ke daerah permukiman baru,” ungkap Wahid Yusuf, (26/11).

Selain relokasi, menurut Wahid, pemerintah daerah juga perlu memikirkan solusi lainnya ke depannya dalam menghadapi banjir. Karena relokasi permukimanan warga ini merupakan pilihan terakhir atau solusi terakhir dalam upaya penanganan bencana banjir.

Apabila ada upaya lain yang bisa dilakukan tanpa perlu relokasi, tentu sangat bagus. Sebab, dalam untuk bisa merealisasikan program relokasi permukiman, ada banyak hal yang diperhatikan dan disiapkan, seperti kesiapan warga dan kesepakatan bersama. “Apabila memang masyarakat ingin sekali direlokasi, maka kami siap mendukung usulan masyarakat itu sesuai dengan kemampuan dan tugas pokok serta fungsi kami sebagai legislator,” ucap politikus Golkar ini.

Menyikapi musibah banjir yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf menyampaikan bahwa banjir ini merupakan banjir kiriman. Dalam pandangannya, banjir lebih banyak terjadi di daerah bantaran sungai, seperti wilayah Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan, dan Bereng Bengkel.

“Banjir ini terjadi karena berkurangnya hutan di daerah kita ini. Namun melihat upaya Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H Sugiantor Sabran yang akan menegur dan mengevaluasi izin perusahaan, saya pikir persoalan banjir ini perlahan bisa ditangani ke depan,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, ia juga merasa prihatin atas musibah banjir yang terjadi di 5 kecamatan dan 21 kelurahan di Kota Palangka Raya. Karena itu, bersama rekan-rekan legislator menyalurkan bantuan paket sembako maupun nasi bungkus kepada warga terdampak, sebagai bentuk kepedulian pihaknya.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Noorkhalis Ridha juga merasa prihatin dan sedih atas musibah banjir yang terjadi hampir di seluruh sudut Kota Palangka Raya.

“Banjir kali ini berbeda dengan sebelumnya. Daerah yang tidak biasa dilanda banjir, sekarang malah kena juga, hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah,” terangnya.

Legislator muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini lebih menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan mengarahkan pembangunan Kota Cantik yang bebas banjir, dibandingkan harus menjalankan program relokasi permukiman warga.

“Ke depannya kawasan bebas banjir perlu digalakkan di samping antisipasi bencana banjir, pemerintah daerah juga perlu didorong untuk sedini mungkin mengantisipasi potensi banjir dan penanangan paskabanjir,” pungkasnya. (ahm/ce/ala)