Bencana banjir yang beruntun melanda Kalteng mendapat sorotan tajam dari para pegiat lingkungan. Ketua Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, dalam dua tahun ini banjir skala besar sudah terjadi dua kali. Karena itu, model pembangunan yang merusak lingkungan harus segera dihentikan, karena dampaknya dirasakan masyarakat luas.

"Sudah seharusnya pembangunan tidak mengekstraksi SDA dan berbasis lahan yang berdampak pada deforestasi," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/11). Diungkapkannya, di Kalteng terdapat banyak perusahaan besar yang merusak hutan dan merubah landscape daerah aliran sungai (DAS). "Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah diberikan, jadi izin yang diberikan ini tidak bisa dilanjutkan atau ditambah lagi," ungkapnya kepada Kalteng Pos.

Sementara itu, dalam jangka waktu menengah atau ke depan, wilayah hutan yang rusak harus secepatnya dilakukan rehabilitasi. Sungai tidak mampu lagi menampung air karena mengecil dan juga erosi dari pembangunan-pembangunan yang mengakibatkan tanah atau lumpur mengalir ke sungai. "Jadi tidak hanya air yang mengalir, tapi juga membawa tanah dan pasir dari pembukaan lahan," sebutnya.

Padahal, apabila hutan terjaga, maka selain berfungsi menahan air, juga menahan erosi tanah. Kondisi erosi sungai menjadi salah satu pendorong kapasitas sungai sudah tidak memungkinkan lagi menampung air saat turun hujan yang terus-menerus.

"Solusinya jangan buka lahan lagi, wilayah hutan yang sudah rusak harus segera direhabilitasi," katanya. Apabila wilayah hutan tidak rusak, maka setidaknya dapat mengurangi dampak. Dengan kondisi hutan Kalteng saat ini, apabila tidak ada penanganan dari pemerintah untuk pemulihan hutan dan pembukaan lahan dibiarkan makin luas, maka bencana banjir akan makin sering terjadi.

"Jika diamati, di Kalteng ini banjir makin sering terjadi dibandingkan dahulu, intensitas hujan seharusnya akan lebih tinggi pada Desember dan Januari nanti, tapi sekarang ini malah sudah terjadi banjir" bebernya.

Pemberian bantuan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak banjir bukanlah solusi terbaik mengatasi bencana alam ini. "Memang itu dibutuhkan masyarakat saat terjadi banjir, tetapi seberapa besar sih biaya yang disediakan pemerintah jika akar masalah tidak bisa diatasi,” pungkasnya. (kaltengpos)