KUALA KAPUAS-Mega proyek food estate di Desa Bentuk Jaya (A5), Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas sudah berjalan sekitar dua tahun. Kini ribuan hektare (Ha) lahan tersebut mulai ditanami padi untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar). Target ribuan hektare lahan yang harus tertanam tersebut dikhawatirkan tidak tercapai jika tidak maksimal dikerjakan. Apalagi program ini menggunakan dana APBN yang tidak sedikit jumlahnya.

Pantauan wartawan Kalteng Pos di lokasi, Kamis (30/9) terlihat puluhan petani melakukan olah tanah dengan alsintan jenis hand tractor. Penanaman dilakukan secara manual pada lahan yang sempat dikunjungi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu itu. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ternyata warga Desa Petuk Batuah, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang melakukan olah tanah dan menanam itu dibayar atau diupah. Mereka diupah melalui Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dadahup, Arpani.

"Kami diupah sehari Rp100 ribu, ada 26 orang yang ikut menanam, mencabut, dan juga melangsir, target sehari minimal satu hektare tertanam," ungkap Briliantu yang didapuk sebagai koordinator petani di lapangan itu.

Ia menjelaskan, luas lahan akan ditanam Okmar ini mencapai 1.150 hektare. Sesuai kesepakatan, penanaman padi secara manual hanya pada lahan seluas 56 hektare, sementara sisanya dilakukan sistem tanam benih langsung (tabela).

"Kami sudah tanam sekitar 30-an hektare, kalau untuk tabela kami tidak tahu, itu mereka (dinas) yang tangani, karena pasti melihat kondisi lahan," bebernya. Dijelaskannya, lahan yang ditanam petani tersebut merupakan lahan yang pernah ditanam April-September (Asep) lalu. Pada beberapa titik, genangan air masih tinggi. Para petani yang menanam saat itu bukanlah petani dari desa setempat, tapi dari desa tetangga, bahkan ada yang datang dari luar Kapuas.

Sementara itu, Koordinator BPP Dadahup Arpani saat dihubungi melalui telepon, membenarkan bahwa petani yang diupah untuk menanam dan mengolah lahan dari Petuk Batuah. Tidak melibatkan petani Desa Bentuk Jaya karena belum ada kesepakatan borongan. Selain itu, jumlah bibit yang disediakan pun terbatas. Dana yang digunakan untuk mengupah operator pengolah tanah dan upah tanam padi berasal dari APBN.

"Lahan yang akan ditanam itu mencapai 1.240 hektare, di mana 56 hektare tanam langsung dan sisanya 1.184 hektare dilakukan sistem tabela. Penanaman ada kendala juga, sebab bibit terbatas, karena disemai bergilir. Luas 1.240 hektare itu tidak bisa full sesuai rencana, karena ada juga kebun galam," bebernya.

Saat ditanya apakah akan tercapai target penanaman, Arpani belum berani menjamin, karena penanaman sistem tabela ada terkendala jika kondisi air tinggi. "Kalau airnya tinggi dan dipaksakan sistem tabela, nanti benihnya malah mati," tuturnya.

Kondisi air yang masih tinggi, lanjutnya, disebabkan pintu-pintu air belum selesai dibangun, sehingga rembesan masih banyak dan menyebabkan lahan tergenang. "Nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), karena saat dilakukan penanaman sistem tabela, genangan air di lahan bisa disurutkan dengan menggunakan pompa penyedot," pungkasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Yaya, saat dikonfirmasi perihal ini, justru mengarahkan awak media untuk menanyakan kepada pengawas. "Coba konfirmasi dengan ketua tim pengawas, BaPak Edi Dese (Kabid Tanaman Pangan)," ucapnya singkat. (alh/ce/ala)