Banjir di Kabupaten Katingan terjadi mulai 20 Agustus lalu. Sejauh ini belum semuanya surut. Pemangku kebijakan menyebut curah hujan tinggi, dan dangkalnya sungai menjadi penyebab 1.387.600 hektare terdampak dari total luas Katingan 1.780.000 hektare. Namun, masyarakat sadar, bukan hujan alasan utamanya.

 

AGUS JAYA-DENAR-JERI, Kasongan

ANISA-EMANUEL, Palangka Raya

 

MINGGU tak lagi kelabu. Memasuki pekan terakhir, September benar-benar ceria. Ya. Seperti judul sebuah lagu yang dilantunkan Vina Panduwinata, September Ceria. Banjir perlahan sirna. Meski belum semuanya.

Roda kendaraan berputar semestinya. Kaki melangkah tanpa ragu di antara sisa bencana. Denyut aktivitas warga sudah terasa. Aspal terlihat tebal. Baskara dengan percaya diri bersinar kekal.

Jalur utama terbuka. Tak ada lagi genangan air yang menjadi wahana anak ular mencari induknya. Dengan kendaraan roda dua, penulis menyisir permukiman yang sebelumnya digenangi air setinggi dada orang dewasa. Suasananya tampak berbeda. Ilalang yang sebelumnya tenggelam, kembali melambai-lambai bak menyapa mata yang memandang. Sungguh membangkitkan semangat.

Kawasan padat penduduk di sekitar Pasar Kasongan Lama, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir itu kembali bernyawa. Warga sibuk bersih-bersih rumahnya. Perabotan wajib rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, televisi, dan kasur diletakkan di pelataran rumah. Dipaksa menguap oleh terik sang surya.

Penulis pun coba mendekat ke rumah Tati yang ada di Jalan Bukit Raya. Ibu rumah tangga itu tampak sibuk mengangkat keluar kursi tamu untuk dijemur. Kursi berwarna cokelat itu masih ditempeli lumpur yang mulai mengering.

Sudah dua hari Tati membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Lebih dari sepekan meninggalkan rumah bersama anaknya, dan tinggal sementara di gereja yang dijadikan lokasi pengungsian. Ketinggian air saat itu sampai dada. Saat mengungsi, Tati hanya sempat menyelamatkan dokumen dan surat-surat penting. Perkakas rumah tangga memang tak sepenuhnya diselamatkan di tempat yang agak tinggi. “Enggak sempat lagi menyelamatkan kursi dan kasur,” katanya.

Dari tempat itu, penulis beranjak ke Desa Tewang Kadamba. Desa yang ada di bantaran Sungai Katingan. Menempuh jarak 20 kilometer dari pusat kota. Banjir surut belum genap 72 jam ketika penulis menginjakkan kaki di sana. Masih banyak terdapat rumah panggung di desa itu. Jalan aspal yang penulis lewati sebagian besar terkikis arus air kala banjir. Warga sibuk membenahi rumah masing-masing.

Ketua RT 03/RW 01, Desa Tewang Kedamba, Berliansi menceritakan kembali bencana banjir yang melanda desanya. Banjir terjadi dua minggu lamanya. Saking dahsyatnya banjir kali ini, hampir seluruh rumah warga terendam. Tinggi air sampai mencapai leher orang dewasa.

“Seumur-umur saya tinggal di rumah orang tua saya ini, belum pernah lihat air sebanyak ini, bahkan sampai masuk rumah,” ungkapnya sedih.

Berli -sapaan sehari-hari, mengaku sampai terheran-heran. Padahal, rumah orang tuanya merupakan rumah panggung, dengan tinggi 40-50 cm dari permukaan tanah. Sama seperti rumah warga pada umumnya. “Air di dalam rumah bisa sampai pinggang, bayangkan,” ujar remaja putri berusia 22 tahun itu.

Berli menambahkan, banyak warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Sebagian memilih mengungsi ke posko pengungsian yang dibangun pihak pemerintah desa. Setelah air surut, tak sedikit warga yang mengeluh rumahnya rusak. Kebanyakan kayu yang dibuat lantai dan dinding jebol atau hilang terbawa arus.

Apakah ada ketakutan banjir besar akan datang kemudian hari? Pegawai pemerintah Desa Tewang Kedamba itu terdiam sejenak. “Saya pikir bisa saja terjadi lagi banjir yang besar. Saya juga berpesan kepada warga supaya mempersiapkan kemungkinan terburuk,” ujar wanita berambut lurus sebahu itu.

Tak jauh dari rumah Berli, penulis mendatangi rumah pasangan suami istri, Badri (80) dan Tohanie (75). Lansia itu baru pulang dari tempat pengungsian. Anak ketiganya Darwinsyah (47) sedang bersih-bersih. Membenahi papan lantai yang sudah bergoyang. Pria 47 tahun itu sengaja berkunjung dari Desa Kereng Pangi ke rumah orang tuanya.

Saat banjir, ketinggian air dalam rumah mencapai satu meter. Kedua orang tuanya bersikeras bertahan. Tidak mau mengungsi. Alasannya, masih bisa tidur di ranjang papan yang dibuat lebih tinggi. Setelah diberi penjelasan soal dampak buruk yang bisa terjadi, barulah pasutri itu mengungsi ke tempat keluarga.

Sepulang mengungsi, dinding dapur rumah rusak parah. Banyak perabotan rumah tangga yang hanyut terbawa banjir. Satu unit televisi tabung ditemukan di pekarangan belakang dapur. "Banyak perkakas milik ayah dan ibu hanyut entah ke mana,” ujar Darwinsyah. "Selama saya hidup dan menetap di sini, kian tahun kian meninggi air yang menggenangi kampung ini," tambahnya.

Penulis pun berkeliling desa. Tampak juga sejumlah warga melakukan kerja bakti membersihkan lumpur yang menutupi halaman Kantor Desa Tewang Kadamba. Dua mesin pompa digunakan untuk menyedot air dari sungai. Air yang keluar dari slang langsung diarahkan ke lantai yang termakan lumpur. Ada juga yang pakai sekop dan cangkul untuk membuang lumpur yang sudah mengendap sampai 20 cm. Di lingkungan itu, terdapat fasilitas umum lain. Meliputi perpustakaan desa, posyandu, rumah ibadah bagi umat Hindu Kaharingan yakni Balai Basarah Mandurut Sangkalemu, dan Gereja Merawei.

Penjabat Sementara Kades Tewang Kedamba Dedi Porwanto yang memimpin kerja bakti tersebut menyampaikan, hampir semua bangunan di Desa Tewang Kedamba terendam banjir. Ada 210 kepala keluarga terdampak. “Cuma dua rumah di sini yang enggak terkena banjir,” kata pria yang baru lima bulan ditunjuk sebagai pejabat sementara itu.

Fasilitas umum lain yang terdampak adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Katingan Hilir. Saat penulis berkunjung, garis yang menunjukkan ketinggian air masih tampak jelas pada dinding bangunan panggung yang terbuat dari kayu itu. Penulis harus melewati genangan air setinggi paha untuk bisa mencapai sekolah yang berlokasi di Desa Tewang Kedamba itu.

Tempat untuk menimba ilmu itu saban tahun menjadi langganan banjir. Tahun ini paling parah. Meja untuk belajar terendam. Kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan selama tiga pekan.

Setibanya penulis di area sekolah, para pelajar tengah bergotong-royong membersihkan seluruh ruangan dan halaman. Ada tiga ruang kelas dan satu ruang guru. Ternyata hari itu merupakan hari kelima mereka bersih-bersih sekolah pascabanjir. Begitu antusias membersihkan sarana dan prasarana belajar mengajar. Dengan telaten mereka menyikat meja dan kursi. Mengepel lantai ruangan. Tersirat keinginan besar untuk kembali bersekolah.

“Debit air cukup tinggi sampai melewati meja guru dan meja murid. Ini sudah lumayan bersih setelah kami membuang lumpur tebal yang sebelumnya menempel,” ujar Kepala Sekolah SMPN 6 Katingan Hilir, Andri Aslin sambil memegang meja belajar yang dibersihkan anak didiknya.

Genangan di halaman sekolah memang menjadi problem tersendiri. Pihaknya tak tega jika anak didiknya harus menerjang air keruh sebelum memasuki ruang kelas.

“Kami berharap ada fasilitas penghubung antara jalan menuju sekolah, sehingga kalau banjir tidak menjadi halangan bagi pelajar untuk datang ke sekolah,” harap pria lulusan FKIP Universitas Palangka Raya tahun 2008 ini.

Kisah-kisah warga itu hanyalah secuil dampak banjir besar di kabupaten yang memiliki semboyan Penyang Hinje Simpei (hidup rukun dan damai).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan merilis, sebanyak 142 desa/kelurahan di 12 kecamatan terdampak bencana ini. Meliputi Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Marikit, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Tasik Payawan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Hanya Kecamatan Katingan Kuala yang tak tersentuh banjir.

Ada kerusakan sekitar 17.919 unit rumah milik 27.126 kepala keluarga. Sekitar 77.000 jiwa terdampak, 83 unit rumah ibadah, 120 unit bangunan sekolah, 55 unit kantor desa dan UPTD, serta 54 tempat pelayanan kesehatan. “Luasannya kurang lebih mencapai 1.387.600 hektare, dengan ketinggian air bervariasi, berkisar antara 1-2 meter dari permukaan tanah atau badan jalan. Mengenai kerugian materiel, sampai saat ini kami belum menemukan angka pasti,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan Roby kepada Kalteng Pos.

Terpisah, Bupati Katingan Sakariyas kepada awak media Kalteng Pos menyebut, faktor penyebab utama banjir karena tingginya curah hujan dan berlangsung kontinyu. "Cuaca di wilayah kita memang sangat ekstrem," sebutnya, beberapa hari lalu.

Jika ada yang mengatakan bahwa banjir besar ini salah satunya disebabkan pengalihan fungsi hutan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini punya pendapat berbeda. Ia mencontohkan Kecamatan Bukit Raya. Di wilayah kecamatan bagian hulu Katingan itu tidak ada perkebunan sawit maupun penebangan hutan, kecuali Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh perusahaan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. “Namun kemarin juga dilanda banjir,” ucapnya.

Meski demikian, Sakariyas tetap mengajak semua pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan untuk sama-sama mengkaji kembali perizinan yang masuk ke daerah. "Selama ini kita kadang-kadang tidak tahu jika ada perizinan. Contohnya, perizinan untuk hutan adat dan beberapap perizinan lain. Eh, tahu-tahu ada izin, ada kegiatan," katanya sambil terheran-heran.

Apa solusi yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk menanggulangi bencana banjir ke depan? Untuk jangka pendeknya, tutur Sakariyas, pihaknya akan meminta para kepala desa untuk mengkaji kembali penggunaan dana desa masing-masing.

Jika tidak berbenturan dengan aturan atau ketentuan, dalam pembahasan APBDes, perintah Sakariyas, bisa diusulkan program pembuatan aula atau gedung pertemuan dengan ketinggian dua hingga tiga meter dari badan jalan. "Memang kelihatannya agak aneh jika musim kemarau, karena bangunannya tinggi. Namun jika musim banjir, akan sangat bermanfaat bagi warga. Baik untuk mengungsi atau sebagai dapur umum," katanya meyakinkan.

Mengapa ini menjadi program jangka pendek? Karena di wilayah hilir, rata-rata di setiap desa tidak ada tempat atau dataran tinggi. Ketika terjadi banjir, untuk membangun dapur umum pun sangat sulit. Apalagi tempat pengungsian. "Inilah yang menjadi pemikiran saya. Kasihan masyarakat jika sudah terjadi banjir seperti sekarang ini. Jika ada dataran tinggi, mungkin tidak masalah," terangnya.

Lantas bagaimana dengan program jangka panjang? Bupati kelahiran 24 Oktober 1960 menyebut akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan. “Saya ingin pihak teknis bisa melakukan kajian di Sungai Katingan, apakah dangkal atau seperti apa,” tutupnya.

 

***

Organisasi yang konsentrasi pada isu lingkungan, Green Peace Indonesia, juga menyoroti bencana banjir yang melanda Kalteng, terutama di Kabupaten Katingan. Menurut mereka, banjir yang terjadi itu akibat tingkat kerusakan alam yang sudah parah. Kerusakan alam yang parah disebabkan kegiatan eksplorasi dengan alasan ekonomi yang dilakukan secara besar-besaran di sejumlah daerah, baik itu di kawasan hutan maupun wilayah pertambangan, yang berujung pada kehancuran hutan dan alam di Kalteng.

“Banjir di Kalteng merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, serta kerakusan para perusak hutan dan investor yang hanya mau mengincar keuntungan tanpa memikirkan dampak lingkungan,” ujar Juru Kampanye Green Peace Indonesia Arie Rompas kepada Kalteng Pos.

Berdasarkan pengamatan Green Peace, wilayah Kalimantan menjadi makin sensitif terhadap angin (El Niño 2015 dan 2019) dengan area yang terbakar cukup luas dan curah hujan yang tinggi karena perubahan tutupan hutan dampak perluasan pertanian skala besar.

“Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir Kalteng sering mengalami banjir, bahkan di luar prediksi musim basah,” katanya.

Team Leader Forest Campaigner Green Peace Indonesia ini mengatakan, eksplorasi kawasan hutan yang tidak terkendali akibat dibukanya keran izin investasi di kawasan hutan oleh pemerintah, serta longgarnya pengawasan pihak aparat, menyebabkan kerusakan hutan di Kalteng jadi tidak terkendali.

“Daerah kawasan hutan dan alam di Kalteng sudah terdegradasi akibat pembangunan yang berlangsung bertahun-tahun merusak keseimbangan alam,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, di tingkat kabupaten mupun provinsi, pembangunan kurang memperhatikan kelestarian alam maupun hutan. Menurut Arie, berkaca pada kebiasaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu, banjir di Kalteng biasanya terjadi saat musim hujan mencapai puncak, yakni Januari hingga Februari.

Namun banjir yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Kalteng, malah terjadi saat memasuki musim hujan. “Pemerintah harus segera menghentikan izin investasi yang menimbulkan kerusakan hutan,” tegas Arie.

Menanggapi solusi jangka pendek dan panjang yang diutarakan Bupati Katingan Sakariyas, yang meminta para kepala desa membuat program membangun aula atau gedung pertemuan dengan ketinggian dua hingga tiga meter, menurut Arie solusi tersebut tidak berhubungan langsung dengan persoalan banjir.

Pembangunan infrastruktur ruang pertemuan itu tidak menjawab masalah, karena yang berdampak bukan hanya manusia. Apabila daya dukung ekosistem hutan tidak segera dibenahi, maka akan sia-sia dana yang dikeluarkan untuk penanganan bencana.

“Dalam menangani dampak banjir, seharusnya ada masterplan perencanaan jangka menengah dan panjang, harus dimulai dari sekarang dengan mengubah kebijakan yang diambil,” tegasnya lagi.

 

Menelaah bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kalteng, tidak cukup jika hanya dilihat dari satu atau dua faktor saja. Ada saling keterkaitan yang tak bisa dilepaspisahkan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng Vent Christway mengatakan, beberapa faktor itu antara lain curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, perubahan tutupan lahan, dan menurunnya daya tampung air akibat pendangkalan sungai.

“Data inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa Kalteng ini memiliki risiko banjir mencapai luasan 9.594.217 hektare,” katanya, Jumat (24/9).

Luasan itu terbagi atas risiko tinggi seluas 748.368 hektare, risiko sedang seluas 4.192.918 hektare, dan risiko rendah seluas 4.652.931 hektare. Area yang memiliki risiko banjir tertinggi sebagian besar berada di wilayah selatan, meliputi Kabupaten Seruyan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas, serta Barito Selatan.

“Data yang ada menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah di Kalteng memang berpotensi terjadi bencana banjir,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.

Ditinjau dari kondisi jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir, berdasarkan data tutupan lahan tahun 2019, Kalteng memiliki jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana dengan kategori sangat tinggi mencapai luasan 38 persen atau 5.896.083,92 hektare, kategori baik seluas 35 persen atau seluas 5.409.798,02 hektare, serta kategori sedang seluas 21 persen atau 3.189.666,67 hektare.

“Area dengan jasa lingkungan ini umumnya tersebar dan didominasi dengan tutupan lahan berhutan. Seluas lima persen atau 741.594,24 hektare dan satu persen atau 124.000,79 hektare wilayah di Kalteng memiliki jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah dan sangat rendah,” bebernya.

Sedangkan distribusi jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir kategori tinggi hingga sangat tinggi sebagian besar berada di Kalteng bagian utara, yakni Murung Raya, Katingan, seruyan, Bariro Utara, Lamandau, dan Kotawaringin Timur. Berdasarkan data, jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana banjir di Kalteng dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 73 persen dari total luas wilayah.

“Hasil analisis spasial deforestasi di Kalteng dari data KLHK selama lima tahun, luas total deforestasi mencapai 328.857,20 hektare,” bebernya.

Sedangkan laju deforestasi tertinggi terjadi pada 2015-2016 dengan luas 116.085,87 hektare dan pada 2016-2017 mencapai luas 112.868.45 hektare. Pada 2019-2020 terjadi penurunan deforestasi, yakni hanya 6.926,10 hektare.

“Dari data itu menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi laju deforestasi sejak periode 2015-2016 sangat signifikan,” tegasnya.

Hasil pengolahan data curah hujan dengan https://code.earthengine.google.com/ dari data Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMAP) menunjukkan bahwa jumlah curah hujan pada Agustus mencapai 588,139 milimeter atau sangat tinggi dan terendah mencapai 62,50 mm. Sedangkan jumlah curah hujan dari tanggal 1-21 September 2021 di beberapa wilayah Kalteng, tertinggi mencapai 358,211 milimeter dan terendah 76,43 milimeter.

“Faktor pendorong lain dari tejadinya banjir adalah menurunnya daya tampung sungai akibat sedimentasi yang cukup tinggi,”ungkapnya.

Sebagai sampel dilakukan analisis data citra sentinel-2 dari Januari hingga September 2021 di daerah Tumbang Samba dan Kasongan. Dari citra terlihat endapan sedimen pada beberapa ruas Sungai Katingan di wilayah tersebut.

“Memperhatikan hal itu, penyebab banjir di beberapa wilayah di Kalteng disebabkan oleh multifaktor, baik dari kondisi lingkungan maupun faktor perubahan iklim yang menyebabkan intensitas curah hujan di atas normal,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Alpius Patanan mengatakan, saat ini hanya tersisa satu kabupaten yang masih berstatus tanggap darurat banjir, yakni Kabupaten Gunung Mas, berlaku hingga 30 September mendatang. Sementara kabupaten lainnya, termasuk provinsi, sudah menurunkan status bencana banjir.

“Kotawaringin Barat, Katingan, dan Kotawaringin Timur saat ini berada dalam status transisi darurat. Sedangkan Seruyan, Lamandau, dan Barito Utara sudah tidak lagi memperpanjang status,” katanya saat dihubungi via telepon, Jumat (24/9).

Sementara itu, kabupaten/kota berstatus siaga darurat meliputi Seruyan, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, dan Palangka Raya. Sesuai laporan yang diterima dari kabupaten/kota se-Kalteng, sebagian besar warga sudah kembali dari tempat pengungsian, meski ada yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. “Sedangkan untuk kabupaten lain yang beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir cukup parah seperti Katingan, sudah tidak ada lagi masyarakat yang berada di posko pengungsian,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Katingan merupakan wilayah terparah yang dilanda bencana banjir tahun ini, bahkan gaungnya hingga tingkat nasional. Katingan memang memiliki karakteristik satu daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir. Jika dibandingkan banjir sebelum-sebelumnya, tahun ini yang paling parah dan paling luas.

“Apabila turun hujan di hulu dengan intensitas tinggi, maka potensi terjadinya luapan air sungai cukup tinggi, terlebih lagi sebagian besar sisi kiri dan kanan sungai merupakan permukiman masyarakat,” jelasnya.

Alpius menyebut, setelah adanya penurunan status bencana, yang dilakukan pihaknya saat ini adalah melakukan pendataan. “Ini dalam rangka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun penanganan jangka menengah dan jangka panjang,” pungkasnya.(ce/ram)