PALANGKA RAYA-Hampir dua pekan berlalu, kasus penyegelan ribuan kubik kayu log di pelabuhan terminal khusus (Tersus) PT Hutan Produksi Lestari (HPL) belum ada titik terang. Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng yang punya kewenangan memeriksa dokumen perusahaan yang memiliki perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut belum buka suara. Sehingga belum diketahui apakah perusahaan melakukan pelanggaran atau tidak?

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Dishut Kalteng bisa segera membuka ke publil hasil pemeriksaan. Karena kata Lohing Simon, Dishut selaku dinas teknis sudah diperintahkan oleh Gubernur Kalteng untuk memproses temuan ribuan kayu log saat sidak ke pelabuhan terminal khusus.

"(Proses pemeriksaan) itu untuk mengetahui hasilnya apakah kayu sah atau tidak sah?Yang jelas itu sudah ada perintah dari bapak gubernur untuk memprosesnya guna mencari tahu kebenaran dan keabsahan dokumen kayu tersebut. Dan itu harus dilakukan oleh dinas terkait untuk memeriksa dan membuat berita acara,” tegas Lohing Simon kepada wartawan, Kamis (16/9).

Selaku komisi yang membidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, lanjut Lohing Simon, Dishut Kalteng harus menindaklanjuti proses pemeriksaan. Apapun hasilnya yang sudah berjalan, kata politikus PDIP ini, harus disampaikan kepada masyarakat dan dipublikasikan secara terbuka.

Kenapa masyarakat harus tahu, kata Lohing, karena selain untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen yang sah juga dapat memberika kepuasan kepada pengusaha yang dimaksud. Sehingga media memiliki kewajiban untuk menanyakan perkembangan lebih lanjut kepada dinas terkait apakah sudah diproses atau belum.

"Kalau dari dewan berharap hal itu harus diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku karena sudah merupakan perintah gubernur," tegasnya. Kembali lagi, kata politikus PDIP tersebut, terkait pengangkutan jika semua sah baik penebangan, asal usul kayu yang jelas dan pengangkutan memiliki izin melewati jalan umum maka dipersilahkan saja. Tetapi jika tidak ada izin melalui jalan umum, maka jangan sampai mereka meneruskan pekerjaan itu.

“Walaupun penyampaian secara resmi melalui RDP (rapat dengar pendapat) belum ada, namun secara langsung sudah disampaikan kepada dewan. Hasil komunikasi dengan kadishut, itu ada rekomendasi dari Dirjen Perhubungan. Sehingga pihaknya juga menunggu tindaklanjut dari Dinas Kehutanan,” pungkasnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bagian kewenangan perencanaan kehutanan ditarik ke Pemeritah pusat dan Provinsi. Provinsi memiliki kewenagan untuk menerbitkan izin yang mempengaruhi tutupan hutan yaitu Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kalteng merupakan provinsi dengan wilayah yang cukup luas serta memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menginginkan agar para pengusaha yang mengambil hasil alam dari Bumi Tambun Bungai ini memiliki kepedulian, mulai dari menjaga alam, tertib administrasi, dan memberi kontribusi bagi Kalteng.

Gubernur juga menginginkan agar pemerintah pusat tidak mudah memberikan izin-izin pengelolaan alam di Kalteng ini. Baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ESDM, maupun Kementerian Pertanian. “Saya meminta KLHK koordinasi dengan daerah apabila mengeluarkan izin, libatkan kami, karena kami ingin mengetahui apakah izin itu nanti menimbulkan dampak buruk atau tidak,” katanya saat diwawancarai di tengah-tengah sidak pemeriksaan kayu log di Pelabuhan Terminal Khusus, Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

Pemprov akan melakukan pengecekan legalitas izin dari KLHK, termasuk mengecek betul atau tidak penebangan yang dilakukan, seperti ukuran diameter dan lainnya. Pihaknya juga ingin memastikan ada manipulasi atau tidak. “Selama satu bulan ini semua daerah aliran sungai (DAS) kami masuki, kami sudah perintahkan ke Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng dan pihak terkait untuk masuk ke DAS melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Pada dasarnya untuk merapikan hal ini tergantung pada komitmen dinas-dinas terkait dan komitmen dinas yang dijalankan di lapangan. Paling lambat satu bulan hal itu sudah bisa dirapikan. Saat itu, ketika mendampingi gubernur, Kepala Dishut Kalteng Sri Suwanto mengatakan, kayu log yang diperiksa di Pelabuhan Terminal Khusus itu berasal dari perizinan HTI. Pada dasarnya perizinan itu sah, dalam artian sesuai surat keputusan (SK), tapi bukan berarti dalam pelaksanaan dilegalkan semuanya.

“Ada beberapa hal yang nantinya akan kami lanjutkan ke pemeriksaan, contohnya kayu ini, mungkin ada yang tidak sesuai dengan barcode-nya, misal di barcode-nya 1,3 kubik, tapi ternyata 2 kubik, ini masalah administratif,” sebutnya. Dengan demikian, pihaknya akan memeriksa dan menuntaskan kemungkinan adanya pelanggaran administratif. Upaya penertiban dilakukan supaya kayu log maupun hasil alam lainnya yang berasal dari Kalteng ini memiliki legalitas.

“Kayu yang ada di dalam kapal kurang lebih 3.000 kubik atau sekitar 1.000 batang, nanti akan kami periksa lebih detail. Saat ini status kapal bermuatan kayu log milik PT Hutan Produksi Lestari (HPL) kami amankan untuk kepentingan pemeriksaan,” ucapnya. Kemudian ketika diminta konfirmasi terkait hasil pemeriksaan 12 hari pascapenyegelan. Hingga tadi malam (17/9), Kadishut Kalteng Sri Suwanto belum ada tanggapan. (nue/abw/ala)