PALANGKA RAYA-Seiring penetapan status tanggap darurat bencana banjir oleh beberapa kabupaten/kota di Kalteng, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir tingkat provinsi. Tentu saja daerah yang sudah berstatus tanggap darurat memerlukan dana untuk penanganannya.

PJ Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan bahwa banjir di Kalteng ini sudah berstatus tanggap darurat dengan keadaan darurat dan mendesak. Tentu ada dana biaya tidak terduga (BTT). Pihaknya sudah mengeluarkan anggaran BTT ini untuk penanganan banjir melalui satuan kerja (satker) di lingkup Pemprov Kalteng, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng.

"Pada prinsipnya kami tetap akan mengeluarkan anggaran dana BTT itu sepanjang ada penetapan status dari pemerintah kabupaten/kota dan adanya permintaan dari daerah,” kata Nuryakin saat diwawancarai, Selasa (14/9).

Ia menyebut bahwa dana BTT ini tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja. Harus disesuaikan dengan data riil di lapangan. Untuk penanganan bencana banjir ini tak ada anggaran khusus, tapi bisa menggunakan dana BTT. Begitupun untuk penanganan pandemi Covid-19, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan bencana lainnya.

"Dana BTT di Pemprov Kalteng telah digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19, tersisa Rp15 miliar. Namun mengingat Kalteng ini juga akan menghadapi karhutla, dan saat ini sudah terjadi bencana banjir, maka dilakukan refocusing anggaran,” tutur dia.

Nuryakin menyebut, dari refocusing anggaran yang dilakukan, maka dana BTT bertambah jadi Rp60 miliar. Beberapa waktu belakangan ini Pemprov Kalteng sudah menyalurkan bantuan ke Kotim, Katingan, Pulang Pisau. Saat ini sedang disiapkan pengiriman bantuan ke wilayah Barito.

"Jadi kami tidak hanya membantu di wilayah barat saja, tapi semua wilayah yang terdampak banjir,” tegasnya.

Pemprov sudah menyiapkan sembilan truk bantuan bencana banjir menuju wilayah Barito. Namun, lanjutnya, bantuan tersebut tidak akan dikirimkan jika tidak ada laporan data dari daerah.

"Memang kondisi air di wilayah Barito sudah menurun, tapi kami juga mendapat laporan di beberapa titik seperti di Puruk Cahu sudah ada naik air setinggi setengah meter. Dengan demikian kami diperintahkan oleh gubernur untuk berangkat meninjau kondisi banjir dan pasca banjir di wilayah Barito. (abw/ahm/eri/sja/ce/ala)